LampuHijau.com - Tragedi terbakarnya pabrik petasan Kosambi Tangerang hingga menewaskan pekerjanya dinilai akibat lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh pada seluruh pabrik industri berbahan baku kategori berbahaya dan resiko tinggi di Indonesia.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menilai pemerintah telah lalai melakukan fungsi pengawasan pada pabrik petasan PT. Panca Buana Cahaya Sukses.

"Ada fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak berjalan, misalnya pengecekan alat kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala enam bulan sekali itu tidak ada," ungkap Dede saat mengunjungi keluarga korban petasan di Desa Batulayang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, kemarin (1/11).

Setelah didalami, lanjut dia, memang ada regulasi pengawasan pada undang-undang otonomi daerah Nomor 23/2015 bahwa pemerintah kabupaten kota hanya memproses perizinan sementara pengawasan ada di pemerintah provinsi.

"Jadi industri ini menempuh izin dari pemerintah kabupaten/kota, tetapi setelah berdiri pengawasan ada di Provinsi," katanya.

Dengan terjadinya tragedi itu, lanjut dia, pihaknya menganalisis beberapa kesimpulan bahwa perlu ada evalusi menyeluruh soal pabrik dengan bahan baku berbahaya. Selain itu, evaluasi juga dilakukam pada jumlah dan kinerja pengawas industri yang ada di Indonesia.

"Pengawas jangan hanya melakukan pengecekan di kantor manajemen saja, tetapi cek semua kelengkapan dan kelayakan operasional pabrik seperti memeriksa alat yang usang," ucapnya.

Disamping itu, Mantan Wakil Gubernur Jabar ini mengatakan, saat ini ketersediaan tenaga pengawas perlu ada penambahan lantaran tak berbanding lurus dengan jumlah pabrik yang perlu diawasi.

"Dari 280 pabrik dengan kategori bahan baku resiko tinggi di Indonesia, jumlah pengawas hanya 1.328 orang. Tentu kewalahan," kata Dede.