Lampuhijau.com - Pilpres 2019 masih satu tahun mendatang, namun beberapa lembaga survey sudah banyak melakukan survey tentang elektabilitas calon presiden yang akan bertarung di Pilpres nanti. Banyak yang berprediksi kalau Pilpres 2019 akan mempertemukan Jokowi dan Prabowo kembali seperti tahun 2014. Karenanya Survey yang dilakukan lebih mengarah pada kedua sosok tersebut.

Hasil survey Cyrus Network memberikan angka elektabilitas Jokowi sebesar 58,5 persen, sementara Prabowo hanya 21,8 persen, sementara Gatot Nurmantyo mendapatkan 2,0 persen. Hasil tersebut berdasarkan pertanyaan kepada responden yang diberikan pertanyaan "Jika dilaksanakan hari ini, siapakah yang paling layak dipilih untuk menjadi presiden"?

Hasil survey terbaru dari Litbang Kompas memberikan presentasi lebih besar untuk Jokowi yaitu sebesar 55,9 persen, sementara Prabowo hanya mendapatkan angka elektabilitas sebesar 14,1 persen. Kedua lembaga survey tersebut sama-sama memberikan hasil survey elektabilitas Jokowi masih jauh diatas Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

Menanggapi beberapa hasil survey tersebut, Fadli Zon menanggapinya dengan santai, " Kami masih yakin Prabowo akan menang, melihat banyak janji pemeintah sekarang yang tidak teralisasi, keadaan ekonomi juga masih jauh dari harapan bahkan cenderung menurun", ucap Fadli.

Fadli bahkan mengingatkan kepada lembaga-lembaga survey jangan asal bapak senang karena belum tentu survey yang dilakukan akan sama hasilnya pada saat konstelasi pilpres sudah dekat. Survey saat ini hanya salah satu indikator saja apalagi pilpres masih satu tahun kedepan.

Fadli Zon menambahkan, di media sosial sendiri sudah banyak warga net yang menginginkan ganti presiden, artinya masyarakat sudah sangat mengerti dengan kondisi pemerintahan sekarang dimana lapangan kerja semakin sulit, harga-harga kebutuhan pokok semakin merangkak naik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta lembaga survey untuk lebih terbuka dan transparan dalam hal pembiayaan survey. Jangan sampai lembaga survey ini yang mengakunya sebagai lembaga independen tetapi ternyata sebagai Political Consultan yang dananya dibiayai oleh donatur yang mendukung pasangan calon presiden.