Cagub Jateng 2018, Sudirman Said saat berdialog di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, Sabtu (3/3/2018), mengungkapkan problematika alat tangkap cantrang dan garam hanya bisa diselesaikan dengan lahirnya landasan hukum permanen.

Menurutnya, dua persoalan tersebut merupakan isu politik yang sangat rumit.

Pertama, mengenai alat cantrang. Ia sangat mengapresiasi kebijakan Presiden, yang memerintahkan bahwa nelayan cantrang kembalilah melaut. Walaupun, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Hal itu dialaminya saat berkeliling dan bertemu dengan nelayan di Jawa Tengah. Ia mengatakan, para nelayan sebagian besar mengadu kepada dirinya bahwa mereka seperti melaut di lautan negara asing.

Kedua, mengenai masalah garam. Sudirman Said memberi gambaran bahwa panjang pantai Indonesia sekitar 90 ribu km lebih, dan menjadi garis pantai terpanjang kedua di dunia. Menurutnya, sangat disayangkan terkait produksi, impor atau ekspor garam di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, misalnya saja Belanda dan China, panjang pantainya bahkan tidak ada seperempat dari Indonesia tetapi Belanda menjadi pengekspor garam terbesar, sedangkan China menjadi negara penghasil garam terbesar di dunia.

Hal itu dinilai Sudirman Said merupakan pelaksanaan pembunuhan potensi nasional. Pasalnya, hampir sebagian besar bahan pokok yang tidak bisa disuplai oleh Indonesia, jalan satu-satunya adalah dengan pengambil kebijakan yang berorientasi pada impor karena alasan lebih mudah dan murah.

Padahal, itu dinilai sangat merugikan negara kita. Sebab, negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini, tidak bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Saat sekarang ini, menurut Sudirman Said bukan zamannya lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan praktis. Kebijakan yang baik, lanjutnya, merupakan kebijakan yang berpihak pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri.

Ia menambahkan ada dua aspek penting dalam pengeluaran kebijakan. Pertama, terkait kebutuhan kita. Kebijakan harus bisa mengerti bagaimana kebutuhan dan kemampuan kita. Di antaranya harus melalui tahapan persiapan, memutuskan, evaluasi, dan tahap lainnya.

Yang kedua, asas kepemimpinan yang baik. Di antaranya transparansi, akuntabilitas dan independensi harus dilaksanakan.

Bagi Sudirman, pemimpin harus menata niat sebaik-baiknya sebelum mengeluarkan kebijakan.