LampuHijau.com - Meskipun dua calon walikota ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan bahwa tahapan Pilkada 2018 akan tetap berlanjut. Sebelumnya, dua calon walikota tersebut ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan suap APBD Perubahan tahun 2015.

Dua calon yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing bernama M Anton yang merupakan Walikota Malang periode 2013-2018. Sedangkan, satu lagi adalah Ya'qud Ananda Gudban yang merupakan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Meskipun keduanya ditetapkan tersangka, Ketua KPU Kota Malang, Zainuddin, menyatakan bahwa keduanya tidak gugur dalam masa tahapan pilkada karena belum ada keputusan hukum tetap yang mengikat keduanya.

"Tahapan pilkada tetap berlangsung, tak masalah berstatus tersangka karena belum ada keputusan hukum," kata Zainuddin di Malang, Rabu (21/3).

Seperti yang diketahui, calon dapat diganti bilamana telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni seperti berhalangan tetap (meinggal dunia, tidak mampu menjalankan tugas secara permanen berdasar keterangan dokter) maupun dijatuhi hukum pidana yang didasarkan pada pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Konsekuensinya, bila aturan tersebut terpenuhi, maka partai politik pengusung berhak untuk mengganti calon yang diajukan. Pergantian yang dilakukan berbatas waktu, yakni paling lambat 30 hari sebelum dilaksanakannya pemilu.

"KPK sudah meminta berkas para calon setelah tahap penetapan calon beberapa saat lalu," tutur Zainuddin.