LampuHijau – Antusiasme warga untuk melakukan registrasi simcard terus meningkat. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan, setelah pekan lalu jumlah simcard yang teregistrasi menembus angka 30 juta simcard, per kemarin, jumlahnya juga meningkat tajam. 

”Sekarang sudah lebih dari 40 juta simcard yang terdaftar dari perkiraan ada lebih dari 300 juta simcard yang beredar. Pelanggannya mencapai 157 juta,” kata Rudiantara di sela event Siberkreasi di kawasan Car Free Day Dukuh Atas, Minggu, (5/11).

Dengan tingginya peningkatan jumlah simcard teregistrasi itu, Rudiantara optimis pada deadline 28 Februari nanti, seluruh simcard yang ada bisa teregistrasi. ”Registrasinya saja enggak sampai satu menit. Enggak bayar juga. Ini untuk mengurangi anonimitas dunia seluler. Untuk kenyamanan pelanggan,” terangnya. 

Rudiantara menambahkan, registrasi simcard ini merupakan program verifikasi terbesar yang menggunakan data base Dukcapil. Saat ini, BPJS menjadi program verifikasi terbesar dengan jumlah registrasi mencapai 180 juta. ”Registrasi simcard ini jumlahnya hampir dua kali lipatnya. Besar,” ucap dia. 

Rudiantara mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyukseskan program registrasi simcard tersebut. Salah satunya dengan menggelar kegiatan di CFD. Kemarin, bersama Siberkreasi, Kominfo mengajak anak-anak muda untuk lebih aware dengan program registrasi simcard. 

”Anak muda, kaum milenial memang jadi sasaran kita. Anak muda ini kan pengguna media sosial terbanyak. Jadi perlu pendekatan juga ke anak-anak muda ini,” ucap dia. 

Selain itu, secara berkala, Kemenkominfo juga melakukan kampanye lewat media sosial resmi milik mereka untuk mengajak para pelanggan registrasi simcard mereka. Melalui media sosial juga, Kemenkominfo terus melakukan klarifikasi hoax yang beredar seputar registrasi simcard. 

Selain Kemkominfo, para operator seluler juga mendukung program registrasi simcard. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengimbau pelanggan untuk segera melakukan registrasi simcard. 

”Namun, tidak perlu terburu-buru. Kalau belum bisa, besok atau lusa dicoba lagi. Waktunya masih sampai akhir Februari. Bisa juga dilakukan malam hari. Sistemnya bekerja 24 jam,” ungkap direktur utama Smartfren itu. 

Dia juga meminta para pelanggan tidak termakan kampanye hitam tentang data pelanggan yang disalahgunakan. Dia menegaskan, pelanggan tidak perlu khawatir mengenai data yang mereka masukkan saat proses registrasi. Dia menjamin data tersebut akan tersimpan dengan baik dan tidak disalahgunakan. 

”Kita semua para operator ikut sukseskan dan tertib pada aturan pemerintah untuk memegang teguh rahasia data pelanggan,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah menyayangkan banyaknya scan Kartu keluarga yang bertebaran di dunia maya. Padahal, sejak awal, pihaknya sudah meminta masyarakat untuk tidak mempublikasi nomor NIK maupun nama ibu.

Menurutnya, data pribadi seharunya menjadi bagian dari privasi dan tidak disebarluaskan. Sebab, bukan tidak mungkin, ada orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan untuk kejahatan.

”Seharusnya masyarakat tidak mengunggah dokumen kependudukan miliknya. Karena hal tersebut bisa merugikan dirinya sendiri,” ujarnya. Dalam konteks registrasi ulang simcard, bisa saja data tersebut digunakan orang lain untuk mendaftar. Sebab, prinsip registrasi tersebut hanya mencocokkan NIK dengan KK tanpa melihat siapa yang melakukan registrasi.

Jika ada yang sudah terlanjur pernah menginput nomor NIK maupun Nomor KK ke dunia maya, Zudan meminta tidak terlalu panik. Sebagai solusinya, dia mengimbau untuk membuat ulang kartu keluarga. ”Ganti saja, pasti ganti nomor KK-nya. Dan disimpan baik-baik” imbuhnya.

Pria kelahiran Sleman itu juga mengingatkan siapapun untuk tidak memanfaatkan data orang lain yang tersebar di dunia maya. Sebab, sanksi hukum yang bisa dikenakan tidaklah ringan. ”Ada sanski pidana sampai 10 tahun, dan denda 1 milyar bagi yang menyalahgunakan dokumen kependudukan milik orang lain,” terangnya.